Raker dengan Komisi I DPR, Kepala Bakamla: Kami Hanya Miliki 30 Persen Sarana dan Prasarana

Dominique Hilvy Febriani
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan institusinya hanya dilengkapi 30 persen sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan risiko keamanan laut Indonesia. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). Di depan anggota dewan, Aan mengakui hanya memiliki 30 persen sarana dan prasaran ideal untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

Aan mengatakan hal tersebut meningkatkan dampak dan risiko terhadap peningkatan pelanggaran keamanan laut. Aan mengatakan untuk meminimalisasi dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.

“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby kemarin jadi ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap kondisi yang masih 30 persen itu mungkin kondisi gambaran kami seperti itu. Nah ini yang mungkin kami perlu legislasi tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan.

Aan mengungkapkan  ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal.

“Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. Kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya tapi kami tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.

Aan menuturkan bahwa menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurun nya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.

"Sesuai dengan tupoksi Bakamla maka perlu kami menyampaikan kemungkinan dampak dan resiko dari kondisi riil saat ini yang pertama tentu saja menurun dan rendahnya tingkat kehadiran sarana patroli Sehingga beresiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurun nya kredibilitas aparat penegak hukum di laut jadi mungkin bapak ibu sudah dengar situasi di Laut Natuna Utara,” ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
14 jam lalu

Sidang MKD, Saksi Yakin Anggota DPR Joget-Joget Bukan gegara Naik Gaji

Nasional
16 jam lalu

Tim Orkestra di Sidang MKD: Aksi Joget Anggota DPR Bentuk Penghargaan

Nasional
22 jam lalu

Sidang Etik Ahmad Sahroni Cs, MKD DPR Cecar Saksi soal Pembahasan Kenaikan Gaji

Nasional
2 hari lalu

Buntut Kasus Jet Pribadi, Anggaran KPU bakal Dipelototi Komisi II DPR

Nasional
2 hari lalu

Media Asing Singgung IKN bakal Jadi Kota Hantu, DPR: OIKN Harus Segera Menjawab!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal