JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons desakan sebagian masyarakat yang meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda. Penundaan Pilkada menyusul situasi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang belum terkendali.
Anggota Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil KPU melainkan harus disetujui bersama pemerintah dan juga DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.
"Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU tetapi KPU, DPR dan Pemerintah," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (20/9/2020).
Sebelum ada kesepakatan Pilkada 2020 ditunda, Raka menuturkan, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
"Sikap KPU, sebelum ada perubahan tentang keputusan penundaan, maka KPU tetap melaksanakan PKPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan itu tentu dilaksanakan karena sebagai satu peraturan KPU, maka masih berlaku dan mengikat semua pihak," tuturnya.