JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyikapi penolakan sekelompok masyarakat terhadap dakwah Ustaz Abdul Somad (UAS). PBNU menekankan agar setiap perbedaan di negara ini hendaknya diselesaikan dengan musyawarah.
Ketua Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas menuturkan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam UUD 1945. Salah satu yang dijamin oleh konstitusi adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
”Konsekuensinya, tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata dilarang oleh hukum,” kata Robikin di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Hal ini berlaku juga untuk dakwah. Menurut Robikin, dakwah merupakan suatu aktivitas untuk mengajak manusia agar mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dapat membangun hubungan secara vertikal dengan benar dan baik.
Dari hubungan vertikal yang benar dan baik itu diharapkan manusia akan sanggup membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Bahkan dimungkinkan memiliki kesanggupan mengamban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Harapannya, kehidupan akan berjalan harmoni dan beradab.