Untuk sebaran lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA dan PMDN terbesar pada 2025 adalah Jawa Barat di posisi pertama dengan Rp296,8 triliun (15,4 persen), diikuti DKI Jakarta Rp270,9 triliun (14,0 persen), Jawa Timur Rp145,1 triliun (7,5 persen), Banten Rp130,2 triliun (6,7 persen), dan Sulawesi Tengah Rp127,2 triliun (6,6 persen).
Masuknya Sulawesi Tengah dalam lima besar mencerminkan kuatnya arus investasi ke kawasan berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Jika dilihat data khusus PMA, Jawa Barat menjadi tujuan utama dengan nilai sekitar 9,2 miliar dolar AS (16,3 persen), disusul Sulawesi Tengah 7,4 miliar dolar AS (13,2 persen), DKI Jakarta 6,0 miliar dolar AS (10,6 persen), Maluku Utara 5,2 miliar dolar AS (9,2 persen), dan Banten 3,6 miliar dolar AS (6,3 persen). Dominasi wilayah Sulawesi dan Maluku pada PMA menunjukkan dampak langsung dari proyek-proyek smelter dan industri berbasis mineral.
Sementara untuk PMDN, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai Rp175,3 triliun (17,0 persen), diikuti Jawa Barat Rp149,8 triliun (14,5 persen), Jawa Timur Rp101,8 triliun (9,9 persen), Banten Rp73,2 triliun (7,1 persen), dan Kalimantan Timur Rp70,9 triliun (6,9 persen). Kalimantan Timur tetap menjadi magnet investasi domestik seiring pembangunan kawasan industri dan pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara.
Dari sisi sektor usaha, realisasi investasi terbesar masih didominasi sektor manufaktur dan logistik. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya menempati posisi pertama dengan nilai Rp262,0 triliun (13,6 persen).
Posisi kedua ditempati transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp211,0 triliun (10,9 persen), disusul pertambangan Rp199,6 triliun (10,3 persen), jasa lainnya Rp170,5 triliun (8,8 persen), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp140,4 triliun (7,3 persen). Sementara sektor lainnya secara kumulatif menyumbang 53,2 persen dari total investasi.
Rosan menargetkan tren positif ini dapat terus berlanjut pada 2026 dengan fokus pada proyek industri bernilai tambah, energi, dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi baru.