Beberapa program yang akan tetap menjadi fokus utama di antaranya:
1. Penguatan pengawasan ruang digital untuk memberantas judi online dan konten negatif yang mengancam masyarakat, terutama anak-anak.
2. Transformasi digital di sektor pelayanan publik, memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi yang cepat dan akurat.
3. Peningkatan literasi digital, agar masyarakat semakin cakap dan aman dalam memanfaatkan teknologi.
"Kita harus memastikan bahwa digitalisasi tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar proyek besar dengan anggaran besar," ujarnya.
Dalam Rapat Kerja ini, Komisi I DPR RI menyetujui tiga poin penting:
1. Perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta alokasi anggaran sebesar Rp7,73 triliun.