“Sehingga rencana ini perlu didukung, dan memang sebaiknya langsung dipimpin oleh presiden. Presiden perlu menempatkan kembali polisi ke hakikat keberadaan sebagai Bhayangkara Negara, ketimbang hanya sebagai alat kekuasaan,” jelas Andreas.
Politikus senior PDIP itu menegaskan kembali, salah satu tujuan utama dari reformasi Polri adalah memastikan aparat kepolisian kembali menjalankan perannya sebagai Bhayangkara Negara.
“Presiden perlu menempatkan kembali fungsi polri sebagai Bhayangkara negara,” tandasnya.
Sebelumnya, tuntutan pembentukan komisi reformasi Polri memang disuarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Kelompok ini beranggotakan sejumlah tokoh lintas agama dan bangsa, antara lain Pendeta Gomar Gultom (mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI), Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama RI), serta Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI saat ini).