JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah melakukan reformasi di tubuh Polri.
Ia menilai, langkah reformasi tersebut seharusnya sudah dicanangkan sejak Presiden RI Prabowo Subianto resmi memimpin pemerintahan pada Oktober 2024 lalu.
Pandangan Andreas itu disampaikan sebagai respons atas usulan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mendesak adanya reformasi Polri pasca aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh. Saat ini, Presiden Prabowo dikabarkan tengah mempersiapkan pembentukan komisi khusus untuk reformasi Polri.
“Seharusnya reformasi ini sudah dilakukan sejak awal tahun ketika pak Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional. Kendatipun demikian, lebih baik terlambat sedikit daripada semakin berlarut,” tegas Andreas kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Andreas mendorong agar Presiden Prabowo sendiri yang memimpin langsung proses reformasi tersebut. Menurutnya, Polri harus dikembalikan pada fungsi hakikinya sebagai pengayom negara, bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan.
“Sehingga rencana ini perlu didukung, dan memang sebaiknya langsung dipimpin oleh presiden. Presiden perlu menempatkan kembali polisi ke hakikat keberadaan sebagai Bhayangkara Negara, ketimbang hanya sebagai alat kekuasaan,” jelas Andreas.