Sementara pada sektor kepabeanan dan cukai, salah satu kebijakan strategis Purbaya adalah menunda kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau nasional sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat pengawasan perbatasan serta mengoptimalkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk menekan peredaran rokok ilegal.
Salah satu kebijakan Purbaya yang paling menonjol dalam upaya mendorong perekonomian adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Penempatan dana tersebut ditujukan untuk mengatasi kendala likuiditas perbankan sehingga kapasitas penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha dapat meningkat.
Dari sisi belanja negara, efisiensi menjadi salah satu prioritas Purbaya. Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terserap dialihkan untuk mendukung program-program prioritas masyarakat.
Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditingkatkan untuk memperkuat daya beli sekaligus kapasitas fiskal pemerintah daerahnya.