JAKARTA, iNews.id - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Dalam masukan itu pemerintah diminta menata komunikasi publik penanganan Covid-19 agar tidak melahirkan persepsi berbeda di masyarakat.
Masukan itu disampaikan pada kesempatan dialog bersama Mahfud MD dan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusifitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.
Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Dia menilai, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid-19, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap Pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujarnya.
Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. “Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait Covid-19 dan berbagai masalah kesehatan harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat,” katanya.