JAKARTA, iNews.id - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat menjelang akhir jabatannya. PDIP menilai kebijakan yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum meminta maaf.
Salah satu kebijakan yang disorot PDIP yakni data impor beras. Partai berlambang banteng itu menilai ada manipulasi terhadap data-data yang disampaikan.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (3/8/2024) malam.
Menurut Hasto, Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hal itu terlebih dahulu. Kemudian baru bisa meminta maaf kepada rakyat.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," tutur Hasto.