JAKARTA, iNews.id - Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025). Keputusan itu disepakati usai para buruh diterima beraudiensi dengan pemerintah dan DPR.
"Setelah melalui diskusi yang panjang antara buruh dan pemerintah bersama DPR, maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSP-PB akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Dia mengatakan, perwakilan buruh dijadwalkan membahas empat tuntutan bersama pemerintah dan DPR pada Kamis (5/6/2025).
Keempat isu yang akan dibahas yakni tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiun PT Pos Indonesia.
Kemudian, angkat perbudakan mitra pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia. Lalu, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan serta stop PHK dan hapus outsourcing.
"Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama," kata Said.