Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan penundaan penerbitan izin pertambangan di lokasi yang dipersoalkan sampai kajian dampak lingkungan dan HAM serta konsultasi dengan masyarakat diselesaikan.
Bahkan, Rieke mendesak pemerintah mencabut terlebih dahulu keputusan menteri yang menetapkan wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.
“Kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” ucapnya.