JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencopot Rieke Diahpitaloka dari posisi Wakil Ketua Baleg DPR. Penggantian Rieke terkait RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah dibahas di alat kelengkapan dewan tersebut.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, RUU Omnibus Law sangat tebal, ada 15 bab di dalamnya dengan topik bahasan yang beragam. Selain itu, omnibus law menjadi primadona Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga PDIP sebagai partai pengusung utama Pemerintahan Jokowi harus mengawal omnibus law dengan optimal.
“Ini (omnibus law) adalah RUU yang menjadi primadona Presiden Jokowi, ini primadona beliau, ini menjadi UU yang beliau selalu tanyakan perkembangannya,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (9/7/2020).
Dia menilai, wajar jika PDIP menurunkan tim terbaik untuk mengawal omnibus law di Baleg DPR. Saat ini, kata dia PDIP mendapatkan alokasi 18 kursi dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) Baleg, yakni Sturman Panjaitan yang merupakan jenderal TNI bintang 2.
“Kami butuh pemimpin yang firm punya disiplin kelas 1, siapa dia? Jenderal Sturman Panjaitan. Nah untuk bisa bisa menyatukan seluruh lini ini, yang tadi dijelaskan Pak Ketua Fraksi, ini babnya macam-macam, pergantian macam-macam,” ucapnya.
Menurutnya, orang yang paling tepat untuk menjadi pimpinan Baleg DPR dari Fraksi PDIP, yaitu Komjen (Purn) Muhammad Nurdin karena, membutuhkan orang yang paham masalah dan punya disiplin tinggi. Namun, bukan berarti Rieke dan yang lain tidak disiplin.
“Tapi beliau sudah bisa memilah kepalanya dalam berbagai sektor pikiran, karena apa? Karena beliau komjen bintang 3 sudah pernah menjadi kapolda 2 kali. Artinya, pemahaman secara utuh terhadap setiap persoalan clear,” katanya.