JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Rocky Gerung menganggap Pemilu 2024 sebagai kegagalan pesta demokrasi lima tahunan. Dia menyoroti kecurangan terjadi saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, melenggang sebagai peserta pilpres.
"Bagi saya hanya butuh satu TPS untuk menyatakan pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS, TPS nomor 90, Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi," ujar Rocky Rocky dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews, Selasa (19/3/2024).
Dia juga menyinggung pembahasan dalam sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di Jenewa, Swiss, Selasa (12/03/24). Dalam persidangan itu, Anggota komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan anaknya di Pilpres 2024.
"Nah dugaan itu yang kita sebut sebagai tadi, Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo selesai udah, sudah diakui oleh, bukan dunia, Amerika akui tapi pada saat yang sama kita tahu Komite HAM PBB itu uangnya datang dari Amerika, paling banyak bahkan PBB datang dari Amerika," katanya.
"Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia. Taruhan sama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik, diucapkan selamat kepada Prabowo tetapi ada kegagalan demokrasi, pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi," ujarnya.
Dia menilai, kegagalan demokrasi di Indonesia disebabkan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.
"Pemilu kita gagal bukan Prabowo-nya yang gagal, siapa yang menggagalkan itu, tadi Babeh Haikal tanya, sebutkan oknumnya, ya oknum yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi, namanya Joko Widodo," ucapnya.