Menurut Roy, soal ukuran ini krusial. Apabila ukuran ini tidak sesuai format yang benar maka seharusnya tidak diterima oleh KPU.
Selain itu, Roy menyoroti tidak adanya tanggal dalam salinan ijazah terlegalisir tersebut. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Kalau setelah 2014 harusnya ada tanggalnya, dan ini melanggar undang-undang tahun 2014," kata Roy.