Dalam situasi ini, pemerintah mencoba melakukan yield management melalui intervensi pasar obligasi.
Tujuannya adalah menjaga agar imbal hasil Surat Berharga Negara tidak melonjak terlalu tinggi akibat aksi jual investor asing.
Ketika harga obligasi jatuh dan yield naik tajam, biaya utang pemerintah ikut meningkat dan persepsi risiko terhadap Indonesia membesar.
Langkah pemerintah membeli obligasi di pasar sekunder ibarat menopang pondasi rumah yang mulai retak agar tidak runtuh.
Secara jangka pendek, langkah ini dapat menciptakan liquidity backstop dan membantu menenangkan pasar. Investor setidaknya melihat bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi tekanan rupiah.
Tetapi persoalannya, intervensi pasar hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah.
Pelemahan rupiah hari ini mencerminkan tantangan struktural ekonomi Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, industrialisasi belum cukup kuat, dan ekonomi masih sensitif terhadap arus modal asing jangka pendek.
Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat untuk subsidi, proyek strategis nasional, dan pembayaran utang.
Data menunjukkan utang luar negeri Indonesia telah melampaui 430 miliar dolar AS.
Dalam kondisi rupiah melemah dan suku bunga global tinggi, debt servicing costs menjadi semakin berat.
Pasar global sangat sensitif terhadap kombinasi tekanan fiskal dan eksternal seperti ini.
Masalah lainnya adalah soal policy credibility. Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah.
Ketika regulasi sering berubah dan kebijakan terlihat reaktif, kepercayaan pasar mudah terganggu.