RUU Belum Rampung Kini Bisa Dilanjutkan DPR Periode 2019-2024

Abdul Rochim
Badan Legislatif DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). (Foto: ilustrasi/DPR).

“Kan sekarang di UU PPP existing, itu tidak boleh ada carry over. Pintunya tidak ada. Kalau RUU tidak selesai dibahas ya tidak ada kewajiban untuk melanjutkan pembahasan di periode mendatang,” katanya.

Dengan adanya revisi UU PPP, peluang itu ada. Menurut politikus Partai Gerindra ini, karena dalam rapat di Baleg semua fraksi sudah sepakat, tinggal dibawa ke rapat paripurna.

”Tidak ada yang bermasalah karena baik DPR dan pemerintah mau melakukan pengiritan dan efisiensi dari segi substansi RUU maupun penganggaran, iritnya bisa luar biasa besar,” kata dia.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
Nasional
10 jam lalu

Golkar Usulkan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig Masuk Prolegnas 2026

Nasional
16 jam lalu

DPR Dorong Pemerintah Atur Platform Digital Imbas Ledakan SMAN 72, Bukan hanya Gim

Makro
20 jam lalu

BI-DPR Sepakati Asumsi Makro ATBI 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,33 Persen, Inflasi 2,62 Persen

Nasional
1 hari lalu

Revisi KUHAP Disahkan di Paripurna Pekan Depan, DPR Klaim Tampung Aspirasi Masyarakat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal