JAKARTA, iNews.id – Terdakwa pembuat keonaran, Ratna Sarumpaet, membacakan pleidoi sambil menangis saat menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus hoaks soal penganiayaannya. Dia menyebut kasusnya tersebut telah dipolitisasi.
“Media massa, media sosial/netizen, politisi, bahkan proses penyidikan berusaha keras menggiring opini publik seolah saya telah dengan sengaja menciptakan dan menyebarkan kebohongan demi kepentingan salah satu pasangan calon presiden,” kata Ratna saat membacakan pleidoi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
Perempuan itu menuturkan, dalam persidangan kasusnya, saksi ahli menerangkan bahwa tidak ada motif politik. Ratna mengaku awalnya hanya berbohong kepada keluarganya. “Tapi semata-mata untuk menutupi pada anak-anak saya dalam usia saya yang sudah lanjut, saya masih melakukan operasi plastik sedot lemak,” ungkapnya.
Ratna mengatakan, tujuannya bertemu dengan Fadli Zon dan beberapa tokoh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada mulanya untuk meminta saran tentang dana swadaya masyarakat Papua yang konon diperoleh dari dana raja-raja nusantara yang diblokir pemerintah. Belakangan, diketahui kasus tersebut ternyata hanya penipuan.
“Walaupun orang-orang yang meminta bantuan saya mengurus dana Papua itu (Deden, Ruben, dan Haryanto) sekarang sudah ditahan di Rutan Cipinang dalam kasus penipuan identitas, dana swadaya Papua itulah alasan utama saya merasa perlu bertemu Fadli Zon dan kawan-kawan di BPN,” ujarnya.
Dia mengaku kesal karena para JPU hanya mempertimbangkan pernyataan ahli yang mereka ajukan sendiri, sementara ahli yang meringankan tidak dipertimbangkan. Selain itu, Ratna merasa tidak pernah menyebarkan kebohongannya di media sosial.
“Jaksa penuntut umum secara terang-terangan mengabaikan kesaksian Saudara Teguh Arifiadi sebagai ahli ITE dari Menkominfo yang notabene ahli dari pemerintah yang mengatakan bahwa ‘tidak ada keonaran di media sosial, yang ada trending topic’,” kata Ratna.