Termasuk didalamnya adalah transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang kedepannya mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelola layanan digital.
Arah kebijakan ini diakui global, dengan capaian Indonesia baik di GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank dan Digital Government Index (DGI) OECD sama-sama menunjukkan hasil yang sangat baik. Di GTMI, Indonesia masuk kategori A, dan di DGI, Indonesia mendapat nilai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
“Sesuai arahan Presiden dan amanat RPJMN, Kementerian PANRB mendorong penerapan pemerintah digital yang terpadu dan berorientasi kebutuhan pengguna pada seluruh aspek dan sektor pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan keterpaduan sistem, menyederhanakan proses bisnis, merancang layanan digital pemerintah berbasis siklus hidup masyarakat, serta mendorong berbagi pakai data lintas sektor, terutama pada program prioritas Presiden,” ujar Purwadi.
Tidak ketinggalan, dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pemerintah terus memastikan proses aksesi ini berjalan sesuai dengan standar dan ekspektasi dari OECD serta tengah menyiapkan langkah-langkah strategis.
Proses ini dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama lintas kementerian dan lembaga yang termasuk ke dalam Public Governance Committee (PGC).
Keanggotaan OECD merupakan strategi penting untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, terutama melalui penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan standar dengan mengacu pada praktik dan standar unggulan global. Pengalaman berbagai negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PANRB terus membuka ruang masukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melaksanakan program strategis dalam mendukung Asta Cita agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang terus berkolaborasi dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani,” tutur Purwadi.