Jepang juga membuka pelatihan militer bagi para guru, yang mencakup indoktrinasi ideologi Hakko i-chiu, latihan kemiliteran, pembelajaran bahasa Jepang, dan pemahaman ilmu bumi dari segi geopolitik.
Namun, pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, dan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan menjadi modal utama dalam perjuangan dan identitas guru di Indonesia.
Di tengah pasca-merdeka, Kongres Pendidik Bangsa diadakan di Sekolah Guru Puteri di Surakarta, Jawa Tengah. Pada kongres ini yang berlangsung selama dua hari pada 24-25 November 1945, lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tokoh pendidik seperti Amin Singgih, Rh. Koesnan, dan lainnya memimpin kongres tersebut.
Dari kongres ini, muncul PGRI sebagai wadah perjuangan guru untuk turut serta dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. PGRI merumuskan tiga tujuan mulia: mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran berdasarkan prinsip kerakyatan, serta membela hak dan nasib buruh umumnya, termasuk guru.
Seiring berjalannya waktu, peran PGRI semakin vital dalam mengawal perjuangan nasib guru. Pada 25 November 1994, pemerintah Republik Indonesia di era Presiden Soeharto, menghormati peran guru dan PGRI dengan menetapkan Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Hari tersebut ditandai sebagai hari lahir PGRI, sebagai penghargaan kepada para pendidik yang telah berjuang sejak masa kolonial hingga kemerdekaan.