Selanjutnya pada 1948, presiden dan wakil presiden ditawan Belanda. Presiden kemudian sempat mengirim telegram untuk membentuk pusat pemerintahan darurat di Bukittinggi. "Faktor pendorongnya, kondisi yang memaksa," ujarnya.
Pada 1950, Presiden berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya pada 1957, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Ibu Kota provinsi. Menurut Asvi, Presiden Soekarno saat itu merasa cocok untuk menjadikan Palangkaraya menjadi Ibu Kota negara karena posisinya yang berada di tengah tengah wilayah Indonesia dan luas wilayahnya sepertiga dari luasan Indonesia.
"Saat itu ada kegentingan yang memaksa dan menjadi faktor penarik keinginan Bung Karno agar Ibu Kota negara berada di tengah-tengah," katanya.
Menurut Asvi, saat itu Bung Karno sangat serius untuk melakukan pemindahan, bukan sekadar mewacanakan saja. Bung Karno bahkan sudah membuat desain. Namun ide menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan terbengkalai ketika Indonesia mendapatkan tawaran menjadi tuan rumah Asian Games.
Jakarta pun ditata, mulai membangun stadiun besar di Senayan, patung selamat datang di depan Hotel Indonesia. Pada 1964, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota.