Ahmad menilai, jika sebuah institusi dalam hal ini MK bisa terpengaruh oleh kepentingan personal atau sebagian kecil masyarakat, bisa membahayakan masa depan hukum.
"Artinya hukum akan berpihak pada kepentingan, bukan berpihak pada keadilan," ujarnya.
Ahmad juga menilai, putusan MK tersebut justru merugikan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kepercayaan publik yang telah dibangun selama 10 tahun ini hancur hanya karena tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi.
"Semua tuduhan-tuduhan itu dialamatkan kepada kepentingan-kepentingan Pak Jokowi yang disebut dengan mahkamah keluarga atau disebut dengan politik dinasti dan ini tentu sangat merugikan dari apa yang sudah dibangun selama ini yang sudah sangat positif runtuh begitu saja," tuturnya.
Ahmad pun berharap, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau introspeksi bagi seluruh pihak bahwa hukum tidak boleh dirusak.
"Karena, rakyat juga punya penilaian. Jadi tentu ini harus jadi pelajaran dan lebih hati-hati," ujarnya.