JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Apa alasannya?
Awalnya, eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan bahwa ijazah milik Jokowi tak pernah ditunjukkan. Hal itu pun berakibat pada Gus Nur dan Bambang Tri yang harus dipenjara.
"Ijazah ini tidak pernah dibuktikan seperti apa dan saksi-saksi nggak pernah melihat. Jadi seharusnya ini dibuka semua agar publik tahu," ungkapnya dalam Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (9/12/2025).
Lantas, Ade pun merespons bahwa JPU tak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah milik Jokowi dalam kasus tersebut. Sebab, kasus tersebut terkait dengan ujaran kebencian dan penghasutan.
"Ketika beban dilimpahkan pembuktian ada pada jaksa penuntut umum dan itu due proses of law. Tidak ada (kewajiban memperlihatkan ijazah Jokowi)," ucap Ade.
"Karena prosesnya yang harus dipahami 160 45A.160 penghasutan terus ujaran kebencian 45a juntonya," ucap dia.