Ketiga, Ferry menyoroti pentingnya pembaruanpada manajemen pemilu yang mencakup digitalisasi atau penggunaan teknologi, pengaturan tahapan, pengelolaan keuangan, serta kesiapan SDM.
Keempat, mengenai keadilan pemilu, revisi harus fokus pada mekanisme penanganan sengketa pemilu dan penyesuaian dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Terakhir, aspek kelima adalah penguatan pengawasan untuk mengantisipasi potensi moral hazard pemilu.
Ferry kembali mengingatkan mengapa tahun 2026 menjadi batas waktu yang sangat penting bagi pengesahan undang-undang ini. Dia menilai kepastian hukum sejak dini merupakan kunci utama dalam mewujudkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi mendatang.
"Kita berharap pembuat undang-undang memprioritaskan revisi ini diputuskan tahun 2026 agar seluruh masyarakat, peserta pemilu, dan pemerintah memiliki kesiapan yang sama dalam mempersiapkan diri. Inilah esensi dari asas adil dan setara dalam pemilu kita," pungkas Ferry.
Dorongan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.