JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terlibat adu argumen sengit dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Frederic Palit dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Selasa (22/7/2025). Perdebatan keduanya berpusat pada alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, yang merupakan amanat konstitusi sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2007.
Dolfie mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 yang menurutnya belum mencapai angka 20 persen.
"Saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua (Komisi XI Misbakhun). 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 persen berapa Bu? 2024?" tanya Dolfie dalam rapat kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR.
Dolfie memaparkan, data proporsi anggaran pendidikan stagnan di bawah ambang konstitusional sejak sebelum putusan MK, yaitu 18 persen pada 2007, lalu turun menjadi 15,6 persen pada 2008.
Setelah lebih dari satu dekade, proporsi tersebut masih belum bergerak signifikan: 15 persen pada 2022, naik sedikit menjadi 16 persen pada 2023, dan 17 persen pada 2024. Bahkan, desain APBN 2025 menunjukkan angka yang sama.
"Tidak bergerak Bu Menteri ternyata. Sudah dua kali pemerintahan SBY, dua periode pemerintahan Jokowi, tidak berubah," ucap Dolfie, sembari menyentil peran sentral Sri Mulyani yang menjabat Menkeu pada periode 2005 dan kembali sejak 2016.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menuturkan, perhitungan anggaran 20 persen tidak bisa dilihat secara kaku, karena komponen pembagi (denominator) belanja negara terus bergerak. Dia juga menjelaskan adanya alokasi anggaran pendidikan dalam bentuk cadangan yang masuk dalam skema pembiayaan, bukan belanja langsung.
"Jadi kalau bicara tentang by design Pak Dolfie, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20 persen. By default jadinya tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak," kata Sri Mulyani.