Selain OMC, pemerintah tetap mengandalkan water bombing dan pengerahan pasukan darat untuk menangani Karhutla.
Raja Antoni meminta penempatan pasukan disesuaikan dengan wilayah yang memiliki banyak titik panas atau hotspot. Pergantian personel juga perlu dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pasukan selama menjalankan tugas di lapangan.
Selain itu, Kemenhut juga berupaya memperkuat penanganan Karhutla melalui mekanisme Bantuan Kendali Operasi (BKO).
Penambahan personel tersebut diharapkan dapat memperkuat pasukan yang sudah berada di lapangan, khususnya selama periode puncak Karhutla pada September.
"Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah," ucapnya.