JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat menegaskan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sah secara hukum. Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna H Laoly.
Penegasan ini untuk mematahkan klaim Subur Sembiring, kader yang mengaku sebagai pendiri Partai Demokrat. Bersama sejumlah kader lain, Subur mempertanyakan legalitas kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengingatkan, pemegang kekuasaan tertinggi Partai Demokrat adalah kongres. Dalam Kongres V Partai Demokrat, ada ratusan pemegang hak suara yang telah melaksanakan kewajibannya.
Menurut Ossy, pada 15 Maret 2020 AHY terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat. Selanjutnya pada 15 April 2020 AHY mengumumkan susunan kepengurusan partai, kemudian melaporkan kepada negara melalui Kemenkumham. Menkumham juga telah menandatangani SK kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020.
“Sehingga kesimpulannya, klaim Subur Sembiring bahwa AHY tidak memiliki legalitas dalam memimpin partai adalah suatu kebohongan. AHY memegang penuh legalitas baik dari segi hukum negara maupun secara internal Partai Demokrat,” kata Ossy, Rabu (10/6/2020).