"Tahun lalu terbesar sepanjang sejarah rumah subsidi, yaitu 278.000, dan saya yakin tahun ini akan pecah rekor di atas angka itu. Itu membuktikan kebijakan ini sangat pro rakyat serta dinikmati dan diminati oleh publik karena permintaannya besar sekali," kata Maruarar.
Pada aspek legalitas lahan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk membebaskan biaya sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun peserta program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat. Program yang sepenuhnya dibiayai negara itu direncanakan terus ditingkatkan cakupannya pada tahun depan.
"Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara sehingga rakyat kami, rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas," tutur Maruarar.
Melengkapi program bedah rumah dan sertifikasi gratis, pemerintah memperkuat dukungan melalui KUR perumahan. Pagunya dinaikkan pada Juni 2026 dari sebelumnya Rp36 triliun menyusul tingginya serapan. Fasilitas pembiayaan tersebut dimanfaatkan penerima untuk membangun, membeli, dan merenovasi tempat tinggal.
"Kalau enggak, enggak akan ada peminatnya 120.000 yang sudah transaksi," kata Maruarar.