JAKARTA, iNews.id - Setara Institute menyarankan masyarakat yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Selasa (13/10/2020).
Hendari berpandangan, tidak hanya pasal-pasal yang memicu polemik dapat diuji materi, namun juga sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU. Hal ini juga bisa diujikan ke lembaga peradilan tersebut.
Hendardi mengingatkan, unjuk rasa merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara 1945 sekaligus instrumen hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu secara prinsip aksi-aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja sah dan harus dihormati.
Namun, kata dia, kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya.