Selain itu, Prof. Ibnu Sina juga menyoroti kedudukan menteri agama yang memiliki fungsi ganda dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selain menjalankan administrasi negara di bidang keagamaan, menteri agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019. Posisi tersebut membuat menteri agama mengemban misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara, baik di dalam maupun di luar negeri.
Dalam sidang tersebut, pihak Gus Yaqut menghadirkan tiga saksi ahli. Selain Prof. Ibnu Sina selaku ahli hukum administrasi negara, turut hadir Prof. Eva sebagai ahli hukum pidana dan Dr. Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
Perkara ini sendiri berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024, yang mengatur komposisi pembagian 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama Asrul Azis Taba.