JAKARTA, iNews.id - Tim penggugat dalam perkara legalisir ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadikan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai salah satu alat bukti dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Perkara dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu diajukan Bonatua Silalahi bersama Moeryono Aladin terhadap sejumlah pihak, termasuk KPU RI, Bawaslu, hingga pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM). Gugatan tersebut berkaitan dengan dokumen legalisir ijazah Joko Widodo yang digunakan sejak pencalonannya sebagai Wali Kota Solo hingga pemilihan presiden.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Joni mengatakan, pihaknya telah mengajukan salinan Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 074 Tahun 2025 sebagai bukti P-12. Menurutnya, putusan tersebut diajukan untuk mendukung dalil gugatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
“Yang materiel, yang materiel kami sudah pernah mengajukan bukti P-12. P-12 itu adalah salinan putusan Komisi Informasi Publik nomor 074 tahun 2025 ya,” ucap Joni usai sidang di PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Joni turut menyoroti keterangan dalam putusan KIP mengenai pemeriksaan lapangan yang dilakukan Majelis KIP di kantor KPU. Dia menyebut dalam pemeriksaan tersebut, Majelis KIP disebut belum menemukan dokumen salinan ijazah Jokowi.