"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Selain biaya tersebut, Joko mengungkapkan perusahaannya juga rutin mengeluarkan uang tambahan dengan nominal lebih besar, yakni berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta. Uang itu diminta melalui Juniadi Sri Priambudi, yang saat itu menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.
Menurut Joko, Juniadi kerap menghubungi karyawannya, Nur Adib, untuk membicarakan mekanisme pembayaran di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.
"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.
Joko menjelaskan, pungutan tambahan tersebut membuat perusahaannya turut membebankan biaya lebih kepada klien atau pemohon jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Untuk setiap permohonan, perusahaannya mematok biaya Rp2,5 juta. Dari jumlah itu, Rp1 juta disisihkan untuk dibayarkan kepada pihak di Ditjen Imigrasi.