Dia juga menjelaskan, pengurusan alih status izin tinggal tersebut bertujuan agar tenaga kerja asing memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.
Sebagai informasi, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama tujuh terdakwa lainnya. Mereka yakni mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Juniadi Sri Priambudi, mantan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah alias Obin, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah.
Jaksa menduga para terdakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan tersebut diduga dilakukan dengan cara mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar PNBP.
Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan pengurusan dokumen segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko ditunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang diurus berpotensi mengalami overstay atau melebihi masa izin tinggal.