Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Sebut Kaum Milenial Rentan Politik Uang

Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menyatakan, potensi politik uang bakal jor-joran di hari akhir. Dia mencurigai lantaran adanya ketimbangan Laporan Perimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik di Pemilu 2019 dan Pemilu 2014. “Ada gap sekitar Rp1,7 triliunan. LSPDK 2014 sebesar Rp2,1 triliun. 2019, Rp427 miliar,” bebernya.

August menengarai, besarnya gap itu bakal memunculkan transaksi jual beli suara di antara peserta pemilu dengan pemilih dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. OTT penyelenggara pemilu di Garut menjadi pembuka kotak Pandora adanya transaksi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Kondisi ini makin diperberat dengan makin kompetitifnya di antara peserta pemilu. Hal ini dibuktikan makin marak tertangkapnya sejumlah peserta pemilu yang mencoba peruntungan di pemilu melalui politik uang melalui serangan fajar dan serangan dhuha.“Karena itu, agar KPK dan Saber Anti Politik Uang Polri ikut masuk untuk mengawasi tahapan krusial itu dijelang masa akhir pemilu,” katanya.

Penelitian dilakukan medio Januari hingga Maret 2019. Untuk survei nasional menggunakan 1200 responden. Tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of Error (MoE) ± 2.8 persen. Tingkat kepercayaan (Level of confidence) 95 persen. Survei dapil di Jawa Tengah menggunakan 800 responden.

Tingkat kepercayaan (Level of confidence) 95 persen. Margin of Error (MoE) ± 2.8 persen. 3.5 persen. Survei tersebut menggunakan metodologi multistage random sampling (rambang berjenjang).