Budi juga menyoroti pentingnya keakuratan data penerima bantuan. Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Harvey Moeis, pengusaha yang kini terjerat korupsi kasus Timah justru menjadi peserta program BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dia menambahkan, orang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar atau tagihan listrik yang tinggi tidak seharusnya mendapat subsidi PBI.
“Nah, cuma definisi miskinnya ini yang kita harus hati-hati. Contoh Harvey Moeis, contoh jangan terulang lagi lah. Kenapa orang sekaya dia, semampu dia dibayarin. Saya kan orang perbankan jadi banyak data gitu. Kan enggak cocok, orang disubsidi PBI baik oleh Pemda maupun oleh pemerintah pusat tapi punya kartu kredit misalnya Bank BCA atau Bank Mandiri limitnya Rp50 juta itu kan enggak cocok. Atau dia misalnya dibayarin PBI-nya gratis ini ya tapi KWH listriknya 2.400, ya mungkin sekarang sudah satu jutaan,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Menkes mengusulkan agar data penerima bantuan BPJS disinkronkan dengan data perbankan dan data pemakaian listrik, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dia juga menyarankan agar kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait terus dilakukan agar data yang digunakan lebih akurat.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya minta waktu itu ke DJSN sama temen-temen BPJS tolong datanya di perbaiki dengan crossing seperti itu ya. Data listrik, data perbankan ada kualitas data yang paling baik ya. Kita tinggal lihat aja 96 juta PBI itu berantem terus ini benar apa enggak, saya sudah ngomong sama Menteri Sosial sudah pak kita pakai yang gampang saja, kita crossing saja itu dengan data PBI kita dengan data listrik. Jangan-jangan bayarnya 2.000 KWH dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis itu,” ucapnya.