"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan," demikian pernyataan sikap sivitas akademika UII Yogyakarta.
Sivitas akademika kampus-kampus ternama di Indonesia pun kemudian menyusul membuat petisi atau pernyataan sikap dengan muatan senada. Antara lain, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan sejumlah kampus lain. Sivitas pada Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga menyusul melakukan sikap serupa.
“KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku, penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak mana pun,” kata Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof. Amran Razak saat membacakan deklarasi bertajuk 'Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi'.
Sementara, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu yang disorot adalah adanya gerakan memobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri dalam memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
"Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat.