JAKARTA, iNews.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengatakan, institusinya saat ini telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bentuk kerja sama itu antara lain melakukan pengawasan agar tidak ada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2018 menggunakan narkoba.
“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU terkait pilkada dan pilpres terutama persiapan untuk calon-calon anggota DPR maupun calon kepala daerah di pilkada,” kata Heru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/4/2018).
Dia menjelaskan, salah satu isi dari kesepakatan yang diteken kedua instansi adalah menyebarluaskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan tes uji narkoba. Menurut Heru, BNN bakal melakukan tes urine secara paksa apabila diperlukan dalam upaya penegakan hukum, khususnya ketika ada seseorang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
“Jadi, untuk tes narkoba ini, selain harus ada kerelaan (dari yang bersangkutan), bisa juga ada paksaan dari kami dalam upaya penegakan hukum. Jadi, tidak bisa kalau penegak hukum melakukan operasi, (ada yang) tertangkap tangan, itu kami melakukan (tes urine) langsung biar pun tidak ada dari permintaan mereka kita,” ujarnya.
Heru mengatakan, dalam kerja sama dengan KPU, BNN sebenarnya menyarankan agar setiap calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada dan Pemilu Legislatif 2019 melakukan tes urine. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) peserta pemilu di bidang P4GN. Selain itu, institusinya akan melakukan tindakan jika ada penyimpangan atau tendensi, karena memang tidak bisa tiba-tiba semuanya diperiksa oleh BNN.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Junimart Girsang meminta Heru untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018. “Kami berharap Pilkada 2018 dipastikan bersih dari narkoba,” katanya.
Dia menuturkan, pada Juni 2018 akan ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Junimart menjelaskan, mungkin publik tidak akan pernah lupa ada politikus yang juga kepala daerah di Sumatra Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yaitu mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi. “Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ucap Junimart.