Soal Perpres Miras, Muhammadiyah Minta Dampak Sosial hingga Moral Diperhatikan

Abdullah M Surjaya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. (Foto: Ist)

Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menjadi turunan Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam Perpres itu disebutkan sejumlah persyaratan di antaranya penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Sementara itu untuk penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait
3 hari lalu

Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik: Demokrasi Tak Boleh Disandera Orang Berduit

3 hari lalu

Prabowo: Hasil Tambang Minimal 70 Persen Harus Dinikmati Negara

3 hari lalu

Kelakar Prabowo: Saya Presiden, hanya di Muhammadiyah Aku Anggota

3 hari lalu

Ketum Muhammadiyah: Segelintir Orang Kuasai Kekayaan Indonesia, Picu Kesenjangan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal