Kendati demikian, Tjahjo mengaku sistem tersebut masih belum membuahkan hasil. Sebagai contoh, di daerah masih memainkan sentimen marga untuk meloloskan orang-orang tertentu menjadi PNS.
"Ini secara prinsip kami sepakat kalo memang harus 1.000 persen orang asli Papua misal, tidak ada masalah silakan diambil, kecuali kalo ada dokter bedah yang tidak ada, itu baru bisa diambilkan dari orang luar. Itu kesepakatan yang sudah clear," ujarnya.