Selain itu, Ganjar juga menegaskan kementerian maupun lembaga harus bisa mengontrol pekerja migran. Dengan begitu, negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di manapun harus dilindungi.
“Dan dari sinilah pengalaman kami. Kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi," ujarnya.
“Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan,” tuturnya, menegaskan.