JAKARTA, iNews.id - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan Pilpres 2024 adalah yang paling tidak demokratis sejak reformasi tahun 1998. Sejumlah fakta di lapangan selama masa kampanye menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.
“Ini Pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” kata Todung di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, (17/1/2024).
Dia menyoroti dugaan kecurangan terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seiring munculnya rekaman suara ajakan memilih Prabowo-Gibran, yang diduga dilakukan pejabat setempat. Rekaman tersebut, pejabat setempat, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim, Polri, dan Pj Bupati Batu Bara, diduga meminta warganya memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.
Todung juga merujuk sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira, sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran. Tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai "voting behavior."