JAKARTA, iNews.id - Politisi Partai Perindo Michael Victor Sianipar berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menanggapi serius laporan masyarakat terhadap MK yang banyak bermunculan akhir-akhir ini. Terbaru, 16 Guru Besar Tata Negara melaporkan Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik.
Berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan juga IM57+ juga turut menyuarakan kritik terhadap kondisi peradilan dan dugaan conflict of interest serta nepotisme.
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo itu mengatakan, laporan yang ada cukup banyak dan sangat serius serta telah mengakibatkan keresahan publik yang besar. Jika tidak terjawab tuntas, keresahan yang diutarakan kalangan ahli hukum tata negara dan masyarakat sipil berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang ada di Indonesia.
“Kalau isu ini tidak tuntas terjawab, kepercayaan publik terhadap negara akan turun drastis, dan ini berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas berbangsa bernegara ke depan,” kata Michael dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Dia berharap dugaan nepotisme yang melibatkan penguasa tidak benar. Namun, dugaan adanya praktik nepotisme dan pelanggaran etika dalam memutuskan urusan negara dan konstitusional harus dijawab tuntas.
Menurutnya, publik perlu diyakinkan benar atau tidaknya isu yang berkembang luas ini untuk mengakhiri kontroversi dan keresahan masyarakat.