JAKARTA, iNews.id — Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan secara umum terdapat dua kelompok besar kebijakan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.
Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
Menurut Wapres, berdasarkan hasil identifikasi program dan kegiatan yang termasuk dalam dua kelompok kebijakan tersebut di berbagai kementerian/lembaga dan di Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2021, menunjukkan bahwa anggaran untuk penanggulangan kemiskinan cukup besar.
Oleh sebab itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang terpenting saat ini, menurutnya adalah penajaman program baik program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.
"Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem," ujar Wapres di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021) dikutip dari rilis Setwapres.
Lebih lanjut, Wapres memaparkan bahwa di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa; Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.