Sinergi ini, kata Wapres, selanjutnya harus mewujud pada konvergensi keseluruhan program tersebut dalam menjangkau lokus prioritas dan menyasar rumah tangga miskin ekstrem yang ada di dalam wilayah prioritas.
Terakhir, Wapres meminta agar gubernur dan kelima bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
Gubernur dan para bupati diminta juga agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
Menutup arahannya, Wapres berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.
Selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula lima bupati dari kabupaten yang wilayanya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Plt. Bupati ProbolinggoTimbul Prihanjoko, dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.
Sementara, turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.