JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai orientasi dalam pembangunan ekonomi belum dijalankan dalam bingkai untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia. Kemakmuran dinilai masih dinikmati beberapa orang saja.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, watak pembangunan ekonomi masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi.
"Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit," ujar Said Aqil dalam Refleksi Tahun 2020 & Taushiyah Kebangsaan Nahdlatul Ulama Memasuki Tahun 2021 yang disiarkan secara virtual, Selasa (29/12/2020).
Said Aqil mengutip data Survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan [TNP2K] 2019 lalu yang menunjukkan satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, terdapat konglomerat di Indonesia yang menguasai 5,5 juta hektare tanah.
Bahkan, merujuk data yang dirilis oleh OXFAM, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin.
Merujuk pada berita resmi statistik pada Juli 2020, tingkat Gini Ratio Indonesia berada pada angka 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.
"Salah satu faktor kenaikan ini dipengaruhi oleh wabah Covid-19 yang membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan," katanya.