Menurutnya, masih ada kesalahan yang terus diulang setiap tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ucapnya.