JAKARTA, iNews.id - Akurasi data pemerintah dinilai masih rendah. Diperlukan perbaikan dan sinkronisasi basis data.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah 2021 yang disiarkan secara virtual di Istana Negara, Kamis (27/5/2021).
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi.
Dia memerintahkan agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data.
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," katanya.