Musni turut menyinggung berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, termasuk munculnya isu mengenai penggantian presiden.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dia menilai pembahasan mengenai percepatan pemilu seperti yang disampaikan Budi Arie bukan menjadi hal utama yang perlu didorong saat ini. Musni justru meminta agar Presiden Prabowo Subianto didorong untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi.
"Pemilu yang kita laksanakan ini betul-betul enggak sesuai kriteria demokrasi itu sendiri, semuanya karena uang, anda bisa jadi anggota parlemen, Anda bisa jadi bupati, gubernur, wali kota karena Anda punya uang. Itu demokrasi yang kita amalkan sekarang ini, jadi apa gunanya kita bicara mempercepat pemilu, lebih baik kita desak Presiden Prabowo itu untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang begitu besar, yang kemudian ditutup dengan utang," ucapnya.
Musni juga menyatakan setuju dengan pandangan Presiden Gerakan Oposisi, Syukur Mandar, agar Prabowo melakukan perubahan besar dan menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan bumi dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Saya setuju yang disampaikan Presiden (Gerakan) Oposisi, Syukur Mandar itu supaya Prabowo melakukan revolusi, mengamalkan Pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya (demo) kemakmuran rakyat. Sekarang ini yang menguasai segelintir orang Indonesia dan asing, kita akhirnya menjadi negara tiap tahun berutang, berutang, berutang," tuturnya.