“Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis, memberikan karpet merah anak Presiden,” ucapnya.
Selain itu, keputusan MK tersebut mencederai rasa keadilan hukum di Indonesia. Sebab keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara yang dengan praktik nepotisme (Anwar Usman, mantan Ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Joko Widodo).
Ratno menerangkan, jika membaca data hasil Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan reformasi hukum dengan baik yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Dalam paslon (capres-cawapres) ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam dia membentuk tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam,” ujarnya.
Dia juga menyebut duet Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum yang dibutuhkan. Sebab kondisi hukum berada dalam keadaan memprihatinkan, terutama pascaputusan MK.