Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Antik Bintari, menilai hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, survei publik penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian kepala daerah.
“Survei ini menunjukkan bagaimana publik merespons dan mengapresiasi kinerja pasangan gubernur yang saat ini sedang menjalankan pemerintahan. Upaya survei ini untuk kebaikan bersama agar kepala daerah dan birokrasi bisa bekerja sama mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tuturnya.
Dia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk dalam keberpihakan anggaran agar berbagai program pembangunan berjalan optimal.
Selain itu, Antik menilai masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait ketimpangan gender.
“Ketimpangan gender sering kali tidak menjadi prioritas utama, padahal akan memengaruhi banyak program lainnya, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanganan stunting hingga human trafficking. Ini harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan,” ucapnya.
Antik juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang tetap melanjutkan sejumlah program pemerintahan sebelumnya.
“Saya mengapresiasi cukup banyak program dari pemerintahan sebelumnya yang tetap dipertahankan, hanya dimodifikasi agar lebih baik. Keberlanjutan program seperti ini akan memberikan dampak yang lebih positif dan menunjukkan kepemimpinan yang mampu memilih kebijakan yang memang layak diteruskan,” katanya